Hukum Perkawinan di Indonesia: Syarat, Proses, dan Akibat Hukumnya

---

# Hukum Perkawinan di Indonesia: Syarat, Proses, dan Akibat Hukumnya

## Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Selain sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita, perkawinan juga memiliki konsekuensi hukum yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang kemudian diperbarui melalui **UU Nomor 16 Tahun 2019**.

Dalam perspektif hukum, perkawinan tidak hanya menyangkut aspek agama dan sosial, tetapi juga aspek hukum, seperti pencatatan, hak dan kewajiban suami istri, hingga status anak. Artikel ini akan membahas syarat perkawinan, proses pelaksanaannya, dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

---

## Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

* **UUD 1945 Pasal 28B ayat (1)** → setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

* **UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019** → mengatur syarat, pencatatan, dan akibat hukum perkawinan.

* **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** → berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

* **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)** → berlaku bagi warga non-Muslim.

---

## Syarat Perkawinan

### 1. Syarat Materiil

Syarat yang berkaitan dengan diri pribadi calon suami dan istri:

* Calon suami minimal berusia 19 tahun, calon istri minimal 19 tahun (UU No. 16/2019).

* Kedua calon mempelai harus beragama sama atau sesuai dengan aturan agama masing-masing.

* Tidak berada dalam hubungan darah yang dilarang untuk menikah.

* Tidak sedang terikat perkawinan lain yang sah.

* Mendapat persetujuan kedua belah pihak.

### 2. Syarat Formil

Syarat yang berkaitan dengan administrasi perkawinan:

* Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.

* Pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non-Muslim.

* Melengkapi dokumen seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan surat keterangan dari kelurahan.

---

## Proses Perkawinan

1. **Pengajuan dan Pendaftaran**

   Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA atau Catatan Sipil dengan membawa dokumen yang diperlukan.

2. **Pemeriksaan Berkas**

   Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen.

3. **Pelaksanaan Akad Nikah atau Upacara Perkawinan**

* Untuk umat Islam → dilakukan akad nikah sesuai syariat Islam, disaksikan wali, saksi, dan penghulu.

* Untuk non-Muslim → dilakukan sesuai tata cara agama masing-masing, kemudian dicatatkan di Catatan Sipil.

4. **Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan**

   Setelah sah secara agama, perkawinan dicatatkan dan pasangan menerima akta perkawinan atau buku nikah.

---

## Akibat Hukum dari Perkawinan

### 1. Status Suami dan Istri

Perkawinan melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri, termasuk hak dan kewajiban bersama dalam rumah tangga.

### 2. Harta Perkawinan

* **Harta bersama**: harta yang diperoleh selama perkawinan.

* **Harta bawaan**: harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum perkawinan, tetap menjadi milik pribadi.

### 3. Status Anak

Anak yang lahir dalam perkawinan sah memiliki status hukum sebagai anak sah, dengan hak penuh terhadap orang tuanya.

### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

* Suami wajib melindungi istrinya dan menafkahi keluarga.

* Istri wajib mengurus rumah tangga dengan baik.

* Keduanya wajib saling menghormati dan bekerja sama membangun keluarga.

### 5. Putusnya Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian hanya sah bila diputuskan oleh pengadilan yang berwenang.

---

## Contoh Kasus Nyata

1. **Perkawinan di Bawah Umur**

   Sebelum revisi UU Perkawinan, banyak terjadi perkawinan anak. Saat ini, perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua calon mempelai berusia minimal 19 tahun, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan.

2. **Sengketa Harta Gono-gini**

   Dalam kasus perceraian, harta bersama sering menjadi objek sengketa, sehingga perlu diputuskan oleh pengadilan.

3. **Pernikahan Beda Agama**

   Di Indonesia, perkawinan beda agama masih menimbulkan perdebatan hukum karena UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing.

---

## Kesimpulan

Perkawinan di Indonesia diatur dengan jelas melalui UU Perkawinan dan peraturan terkait. Agar sah, perkawinan harus memenuhi syarat materiil (usia, persetujuan, agama) dan formil (pencatatan resmi). Perkawinan membawa akibat hukum, baik terhadap status suami-istri, anak, maupun harta perkawinan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami aspek hukum perkawinan agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari.

---